SEHARUSNYA DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT

Topik ini menjadi sangat menarik untuk dibicarakan karena demokrasi ala indonesia selalu menjadi buah bibir masyarakat indonesia sendiri maupun khalayak luar. Demokrasi kita menjadi sangat unik karena kita bisa menegakkan sistem demokrasi ditengah budaya yang berbeda-beda dari keseluruhan pulau-pulau indonesia yang tersebar dari pulau we sampai merauke. Dengan menggunakan hak-hak sebagai rakyat NKRI, kita sebagai warga negara walaupun berada di daerah perbatasan pun berhak bersuara atau melakukan intervensi kepada pemerintah. Sesuai dengan esensi demokrasi itu sendiri “Dari rakyat untuk rakyat”. Jadi, idealnya para birokrat yang menduduki kursi rakyat tersebut benar-benar mewakili suara rakyat yang ada dibawah sehingga stabilitas nasional tercapai dan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi nyaman.
    Demokrasi ini tidak akan bisa berdiri tanpa adanya konstitusi yaitu menurut Sri Soemantri merupakan suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara dalam hal ini yaitu UUD. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan penguasa politik dan juga batas-batasan bagi para penguasa dalam menunaikan tugasnya. Agar demokrasi tidak berjalan melenceng dari esensi sebenarnya maka konstitusi mengawal mereka dalam bertindak, sehingga akan tercipta sebuah demokrasi yang menguntungkan rakyat sendiri. Di UUD 1945 menyatakan bahwa indonesia merupakan negara hukum. Jadi, dalam penegakkan demokrasi di indonesia kita harus mengetahui beberapa unsur penting yaitu adanya perlindungan HAM ( Hak Azasi Manusia ) bagi seluruh warga negara. Unsur berikutnya yaitu adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga untuk penjaminan perlindungan HAM sehingga penguasa tidak bisa semena-mena dalam mengeluarkan kebijakan. Pemerintah juga bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga jika terjadi pelanggaran akan ada peradilan administrasi yang akan menindak penguasa yang tidak bertanggung jawab.
Dalam berdemokrasi kita harus memiliki pandangan yang demokratis pula agar tidak tercipta suatu kesan bahwa berpihak pada satu kubu atau mau untung sendiri karena kembali pada esensinya kita harus mementingkan kepentingan bersama dalam berdemokrasi. Kita harus sadar akan pluralitas karena kita berada di negara yang terdiri dari berbagai macam budaya. Kita tidak boleh bersifat etnosentris yang bisa memecah belah persatuan negara tapi di kehidupan sehari-hari rasa kebersamaan ini jarang dimiliki warga negara kita. Karena adanya pluralisme tersebut jadi kita bisa menggunakan musyawarah dalam penyatuan kesepakatan dengan kata mufakat yang jujur dan sehat. Jadi dengan pandangan hidup yang demokratis kita bisa menyatu dan dapat bekerja sama dan berbuat baik antar sesama. Tetapi apakah pandangan demokratis ini benar –benar telah dijalankan ? jawabannya ada pada diri kita masing masing.
Tetapi semua lagu-lagu indah yang ada di buku-buku tentang demokrasi belum benar –benar terjadi. Masih banyak terjadi penyelewengan kekuasaan yang dilakukan birokrat di instansi negara. Mereka lebih mendahulukan kepentingan pribadi mereka mendahulukan jeritan rakyat yang menyuarakan pendapatnya.
Banyak yang menyebutkan Demokrasi di bangsa ini berkarat. Demokrasi bagaikan mitos yang didengar adanya tapi tidak diketahui keberadaannya.

Buktinya, masih banyak orang orang yang tidak beruntung. Mereka susah payah mencari makan, masih banyak yang memiliki pakaian tak layak, dan tidak sedikit yang homeless. Maka munculah suatu spekulasi dari diri saya sebagai mahasiswa bahwa di bangunan kura kura nan unik berwarna hijau itu berisikan sosok-sosok tiran yang haus akan kekuasaan. Bagaimana tidak ? pasca mereka berkampanye, mereka mengemis-ngemis kepada rakyat kecil agar dapat duduk di jabatan yang mulia itu. Menghabiskan harta mereka untuk berkampanye ria dan tidak sedikit juga yang menggunakan dana BUMN (Badan Usaha Milik Negara ) untuk mempromosikan dirinya. Mungkin mereka terlihat kharismatik saat berkampanye, tapi kita tidak tau ada konspirasi busuk yang ada di otak mereka karena  kekuasaan bisa membutakan siapa saja. Mereka tidak memikirkan bahwa ada orang-orang di luar sana membutuhkan bantuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang sangat jauh dari yang diharapkan.
Apa yang membuat kasus seperti yang diatas tersebut terjadi ? karena kontrol atas keputusan pemerintah kurang gencar. Sejauh ini keputusan-keputusan yang mereka release hanya menguntungkan kaum mereka saja. Gerakan-gerakan LSM ( Lembaga Sosial Masyarakat ) yang selalu mengawasi boleh kita dukung karena dengan adanya LSM kita bisa melihat apa saja yang telah diperbuat wakil rakyat kita tersebut. Selama ini saya melihat bahwa kebobrokan pemerintahan kita yang sering dilanda krisis moral seperti KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme ) adalah disebabkan oleh tokoh-tokoh tersebut memiliki unsur kepentingan dan juga kredibilitas dari wakil rakyat tersebut tidak bagus. Jadi rasa untuk mensejahterakan rakyat itu tidak ada pada diri mereka, yang penting bagi mereka adalah misi partai mereka telah tercapai dan ia menerima kehidupan layak dan mapan. Sejauh ini tidak ada penentuan kualitas yang konkret. Pemilu adalah salah satu instrumen yang dianggap penting.
Seharusnya dasar kekuasaan seorang penguasa di negara demokrasi adalah pertanggung jawaban langsung pada rakyat sehingga kesejahteraan rakyat akan terwujud. Jika para penguasa memang berpegang pada pertanggung jawaban pada rakyat maka tidak akan ada korupsi di indonesia karena meraka pasti menyadari uang yang mereka keruk dari pundi-pundi negara akan menyebabkan dampak yang fatal. Sebaiknya basis mereka dalam bertindak itu adalah kesejahteraan rakyat. Jika terjadi sebuah perang kepentingan antar mereka, bisa-bisa dampak buruknya akan mempengaruhi stabilitas negara. Contohnya saja yaitu adanya konspirasi di kasus Antashari Azhar yang tertangkap karena kasus pembunuhan. Menurut saya pribadi tidak mungkin seorang kepala suatu institusi hukum yang besar akan melakukan hal tersebut karena wanita. Karena perang kepentingan tersebut sehingga Antashari tertangkap dan terjadi kekosongan di tubuh KPK. Institusi penegakkan hukum yang dulunya sangat produktif di tangan Antashari menjadi lesu karena kekosongan kepemimpinan tersebut. Oknum yang merasa diuntungkan di kasus ini pasti akan lebih mudah melakukan kejahatannya. Otomatis saja rakyat adalah pihak yang sangat-sangat dirugikan.
Hal-hal yang dipercaya menjadi penyebab bobroknya demokrasi di negara kita adalah Susunan elit politik yang duduk di kursi kehormatan. Kebanyakan orang-orang yang menduduki kekuasaan tersebut tidak memiliki kredibilitas sebagai seorang wakil rakyat. Lalu kebobrokan ini disebabkan institusi politik itu sendiri. Institusi tersebut tidak memiliki aturan yang begitu kuat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Lalu budaya politik indonesia itu sendiri yang cenderung kental dengan KKN karena kebanyakan administrasi negara harus di urus dengan uang dan menjadi sangat rentan akan adanya penyuapan. Yang terakhir yaitu peran masyarakat itu sendiri. Masyarakat cenderung bersikap masa bodoh akan krisis yang terjadi atau apa yang mereka saksikan di televisi. Harusnya masyarakat mengeluarkan suara lantang atas kesenjangan yang terjadi di negara kita yang tercinta ini.
Jadi apa yang seharusnya yang kita lakukan atas kecacatan demokrasi yang ada di negara kita ? apa kita akan diam saja dan masa bodoh akan kebobrokan ini ? negara kita bukan negara penguasa tapi kedaulatan ini milik kita semua. Saatnya  kita bangkit dan berteriak dengan lantang “Fight the system because this one goin wrong !”. mulai perubahan pada diri sendiri.